Konsepsi, Dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Yang Sah, Dan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Desa Pakraman

  • Made Gde Subha Karma Resen Universitas Udayana

Abstract

Meningkatnya praktek pungutan liar pada sektor-sektor publik menyebabkan pemerintah membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Maksud diundangkannya Peraturan Presiden ini karena praktek-praktek pungutan liar telah terjadi secara massif, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dan tegas untuk memberantasnya dengan membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar, untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Terjadi perdebatan di masyarakat, khususnya di Bali, terkait dengan pungutan yang dilakukan di Desa Pakraman. Apakah pungutan yang dilakukan di Desa Pakraman dikualifikasikan ke dalam pungutan liar? Banyak kasus-kasus hukum terkait dengan pungutan yang dilakukan di Desa Pakraman, dan oleh aparat penegak hukum, pungutan yang dilakukan di Desa Pakraman dikualifikasikan sebagai pungutan liar. Tulisan ini dengan judul “Konsep, Konsepsi, Dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Yang Sah, Dan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Desa Pakraman,” mencoba menjelaskan konsep pungutan, pungutan yang sah dan pungutan liar, yang diatur dalam undang-undang, sehingga miskonsepsi yang menyebabkan situasi paradok dapat terselesaikan.

References

Ayza, Bustamar. 2017. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana.
Amirudin dan Asikin, H. Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum Cetakan ke-6. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
Ihalauw, John J. O.I. 2008. Konstruksi Teori (Komponen dan Proses). Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama.
Miris, Sejumlah Bendesa Pakraman Dijerat Kasus Pungli, Jero Suwena Angkat Suara, Sabtu 18 November 2017, dapat diakses pada http://bali.tribunnews.com/2017/11/18/miris-sejumlah-bendesa-Pakraman-dijerat-kasus-pungli-jero-suwena-angkat-suara?page=all.
Sosialisasi Legalitas Pungutan Desa Pakraman, Rabu, 29 Nopember 2017, diakses pada 21 Oktober 2018, pukul 18.00 WITA, dapat diakses pada http://www.kejari-gianyar.go.id/berita/sosialisasi-legalitas-pungutan-desa-pakraman.html.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Published
2019-02-01
How to Cite
RESEN, Made Gde Subha Karma. Konsepsi, Dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Yang Sah, Dan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Desa Pakraman. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial, [S.l.], v. 2, p. 20-25, feb. 2019. Available at: <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/view/1606>. Date accessed: 26 may 2019.