Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Iklim Penanaman Modal Di Daerah

  • Detania Sukarja Universitas Sumatera Utara

Abstract

Kerangka hukum di Indonesia belum memberikan kejelasan mengenai penerapan kewajiban hukum Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II yang telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR tanpa kejelasan payung hukum yang mendasari kewenangannya. Dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal, eksistensi Perda-Perda tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi iklim penanaman modal di daerah. Makalah ini berupa menganalisa permasalahan terkait kepastian hukum dalam penerapan kewajiban CSR, legalitas kewenangan pengaturan CSR oleh Pemerintah Daerah dan dampak diberlakukannya Perda CSR terhadap iklim penanaman modal. Makalah ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Makalah ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Kerangka hukum pengaturan kewajiban CSR di Indonesia belum memberikan kepastian hukum. Pengaturan CSR yang tidak tepat sasaran dan mereduksi makna CSR sebagai sumbangan atau kontribusi justru dapat menyediakan mekanisme bagi perusahaan untuk menyamarkan aktivitas korporasi yang tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat atau lingkungan; (2) Pemerintah Daerah tidak berwenang mengeluarkan Perda yang berkenaan dengan CSR dan Perda CSR yang telah diberlakukan dapat dibatalkan oleh Pemerintah; dan (3) Dikeluarkannya Perda tentang CSR oleh Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II dapat menghambat iklim penanaman modal dan pengembangan usaha di daerah. Perda CSR dapat mengakibatnya terjadinya tumpang tindih peraturan yang saling bertentangan, regulasi yang berlebih (over regulation) serta berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi.

References

Ali, H. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Aras, G., & Crowther, D. (2009). Global Perspectives on Corporate Governance and CSR. Gower.
Berle, A. (1931). Corporate Powers as Powers in Trust. Harvard Law Review, 44, 1049.
Bhinnekawati, R. (2017). Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: Social Capital and Corporate Development in Developing Countries. London/New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
Bowen, H. (1953). Social Responsibilities of the Businessmen. New York: Harper & Row.
Clarke, T. (2007). International Corporate Governance: A Comparative Approach. London & New York: Routledge.
Dodd, E. (1932). For Whom are Coporate Managers Trustees. Harvard Law Review, 45, 1145-1163.
Hasibuan-Sedyono, C. (2005). Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia. Dalam APEC, Corporate Social Responsibility in the APEC Region: Current Status and Implications (hal. 12). Tokyo: Institute for International Studies and Training.
Hukum Online. (2016.). "Ini Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi di Daerah". Diambil dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57289fcf75b4c/ini-empat-catatan-terkait-perda-penghambat-investasi-di-daerah,
Idowu, S. O., & Filho, W. L. (2009). Global Practices of Corporate Social Responsibility. Springer.
Jalal, Supomo, S., & Rembeth, V. (2016, July 4). "Mengapa RUU CSR Harus Ditolak". Diambil dari http://www.mongabay.co.id/2016/07/04/opini-mengapa-ruu-csr-harus-ditolak/
Karnani, A. (2013, October 29). The European Financial Review. Dipetik October 18, 2018, dari The European Financial Review Web Site: http://www.europeanfinancialreview.com/?p=769
Marrewijck, M. V. (2003). Concepts and Definition of CSR and Corporate Sustainability: Between agency and Communion. Journal of Business Ethics, 96-105.
Palazzo, G., & Richter, U. (2005). CSR Business as Usual? The Case of the Tobacco Industry. Journal of Business Ethics, 61, 387-401.
PIRAC. (2016, Agustus 12). Diambil dari Diskusi Publik Studi Dampak Implementasi Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: http://www.pirac.org/2016/12/08/diskusi-publik-studi-dampak-implementasi-perda-tentang-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/
PIRAC. (2016, December 12). “Perda CSR Berpotensi Hambat Investasi – Banyak Penyimpangan dalam Isi Perda”. Diambil dari http://www.neraca.co.id/article/78658/perda-csr-berpotensi-hambat-investasi-banyak-penyimpangan-dalam-isi-perda
Rahim, M. M. (2013). Legal Regulation of Corporate Social Responsibility: A Meta-Regulation Approach of Law for Raising CSR in a Weak Economy. Springer.
Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2003). The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and Its Implication of the Firm, Governance and Democracy. Journal of Management Studies, 48(4), 900-931.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Sinar Grafika.
Untung, B. (2014). CSR dalam Dunia Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.
Waagstein, P. R. (2011). The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications. Journal of Business Ethics, 48(No.3), 455-466.
Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya.
Published
2019-02-01
How to Cite
SUKARJA, Detania. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Iklim Penanaman Modal Di Daerah. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial, [S.l.], v. 2, p. 30-42, feb. 2019. Available at: <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/view/1608>. Date accessed: 26 may 2019.