Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan Di Indonesia Sebagai Keadilan Eko-Sosial Berciri Ekosentrisme

  • Elly Kristiani Purwendah Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

Abstract

Memaknai keadilan lingkungan di Indonesia penting sekali melalui pemahaman konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial. UUD 1945 sebagai hukum konstitusi mengatur konsep keadilan ekososial melalui Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) dan (4), UUD 1945. Pengakuan subjective right dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 terlihat dalam pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia dan dasar dari Konstitusi Hijau (green constitution). Hal ini terkait dengan kondisi kelestarian seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan berwawasan lingkungan dan UUD 1945 sebagai the supreme law of the land.

References

Stefanie Glotzbach, “On the Nation of Ecological Justice” dalam Working Paper Series in Economics, Univerjsity of Lüneburg, Nomor 204, Mei 2011.
W. Pedersen, dalam tulisannya “Environmental Principles and Environmental Justice” dalam Environmental Law Review, 2010.
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Robert W. Collin, 2008, Environmental Justice in Oregon: It’s The Law: Environmental Law, Vol.
Felicity Millner, 2003, Acces to Environmental Justice, Deakin Law Review, Vo. 16, No. 1.
Robert D. Bullard, 1994, Environmental Justice for All, dalam Robert D. Bullard, 1994, Environmental Justice and Communities of Color, Club Books, San Fransisco.
Robert R. Kuehn, 2000, A taxonomy of Environmental Justice, Environmental Law Reporter, Vol. 30.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka.
Bryan A. Garner (ed), 2011, Black’s Law Dictionary; Second Pocket Edition, St. Paul, Minn:West Group.
Y. Slamet et.al., 2007, Pendidikan Nilai Pancasila, Unpar Press, Bandung.
Amartya Sen, 2009, The Idea of Justice, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
UUD 1945 yang dimaksud adalah UUD 1945 mulai dari amandemen I (1999), II (2000), III (2001) dan IV (2002).
Syamsul Bachrie, 2011, Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Melalui sarana KTUN (Suatu Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-Hak Dasar bagi Pengelolaan Lingkungan), Pustaka Pena Press, Makasar.
Marhaeni Ria Siombo, 2010, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia Jakarta Utama, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2011, Ekologi Kontitusi: Antara Rekonstruki, Investasi atau Eksploitai Atas Nama NKRI, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 Nomor 3 Juni 2011.
Published
2019-02-01
How to Cite
PURWENDAH, Elly Kristiani. Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan Di Indonesia Sebagai Keadilan Eko-Sosial Berciri Ekosentrisme. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial, [S.l.], v. 2, p. 43-49, feb. 2019. Available at: <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/view/1609>. Date accessed: 26 may 2019.