Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)

  • Dewa Gede Sudika Mangku Universitas Pendidikan Ganesha
  • Ratna Artha Windari Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bentuk penyelenggaraan dan mekanisme kerjasama luar negeri oleh daerah menurut hukum nasional dan hukum internasional di kabupaten Buleleng, serta mengkaji mengenai hambatan apa yang dihadapi dalam upaya lebih mengefektifkan kerjasama ekonomi luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan lembaga internasional atau dengan pihak asing. Berdasarkan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, maka kepada daerah otonom dapat diberikan wewenang yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangganya. Selain itu Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten dan Kota juga diberikan wewenang dapat mengadakan hubungan dan kerjasama luar negeri dalam rangka usaha untuk memajukan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan dan mekanisme kerjasama luar negeri oleh daerah menurut Hukum Internasional diatur dalam Konvensi Wina 1986 & 1969, sedangkan menurut hukum nasional hal tersebut diatur dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 1999, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang belum mengakomodir kepentingan masyarakat atau daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri secara efektif dan efisien.

References

Abdurrahman, Muslan, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang.
Ali, Ahcmad dan Heryani, Wiwie, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Buana, Mirza Satria, 2007, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Nusamedia, Bandung.
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006, Jakarta.
Dumoli Agusman, Damos, 2010, Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia), Refika Aditama, Bandung.
Guruh LS, Syahda, 2000, Menimbang Otonomi Vs Federal – Mengembangkan Wacana Federalisme dan otonomi luas menuju masyarakat Madani Indonesia, Pemuda Rosdakarya, Bandung.
Ibrahim, Johnny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, Pengantar Hukum Internasional.PT. Alumni. Bandung.
Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
Parthiana, I Wayan, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian I, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
Starke, J. G., 2006, Pengantar Hukum Internasional 1, Sinar Grafika, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suwardi, Sri Setianingsih, 2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung.
Fahmi Pasaribu, Kria, 2004, Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Kerangka Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Makalah disampaikan pada Pelatihan Nasional ”Peningkatan Pengetahuan Dalam Penyusunan Kontrak-kontrak Perjanjian Internasional Di Era Otonomi Daerah” Di Malang.
Noer Indriati, Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 1 Tahun 2010.
Wirajuda, Hasan, Panduan Umum T ata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Sambutan Revisi Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar.
Published
2019-02-01
How to Cite
MANGKU, Dewa Gede Sudika; WINDARI, Ratna Artha. Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng). Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial, [S.l.], v. 2, p. 58-66, feb. 2019. Available at: <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/view/1611>. Date accessed: 20 mar. 2019.