Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy

  • I Made Wirya Darma Universitas Pendidikan Nasional
  • Ni Nyoman Juwita Arsawati Universitas Pendidikan Nasional

Abstract

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan depenalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Reformasi hukum pidana harus mengacu kepada kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan hukum pidana ( penal policy ) dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya adalah kebijakan depenalisasi. Kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau treatment demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi.

References

Adang, dan Yesmil Anwar, 2008, “Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum”, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Arief, Barda Nawawi, 2010, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bakhri, Syaiful 2009, “Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia”, Total Media, Yogyakarta.
Campbell Black, Henry 1999, “Black Law Dictionary”, St. Paulminn West Publicing, C.O,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta.
Hasbih Ali dan, Abdul Latif , 2011, “Politik Hukum,” PT. Sinar Grafika, Jakarta.
Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, “Pidana Denda dan Korupsi”, Total Media, Yogyakarta.
Muladi, 2003, “Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime”, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.
Muladi, 1995, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, Undip Semarang.
Rahardjo, Satjipto 1999, “Sosiologi Pembangunan Pengadilan Bersih da Berwibawa”, Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan – dalam Menanggulangi mafia peradilan di Indonesia, Faklultas Hukum Undip, Semarang, 6 Maret 1999.
Soedarto, 1983, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”, Sinar Baru, Bandung.
Sudarto, 1986, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Alumni Bandung.
Soekanto, Soerjono 2005, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wisnubroto, Aloysius 1999, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer”, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Lihat Hakristuti Harkrisnowo, 2003/2004, “Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.
Published
2019-02-01
How to Cite
DARMA, I Made Wirya; ARSAWATI, Ni Nyoman Juwita. Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial, [S.l.], v. 2, p. 136-145, feb. 2019. Available at: <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/view/1620>. Date accessed: 20 mar. 2019.