Faktor-Faktor Penanganan Pelanggaran Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Buleleng

  • Ketut Sudiatmaka Universitas Pendidikan Ganesha
  • Dewa Gede Sudika Mangku Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan tambahan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah di kabupaten Buleleng adalah karena keinginan dari para calon untuk memenangkan pemilihan, sehingga para calon mengatur strategi dan mencari pihak-pihak yang memiliki andil atau peran yang sangat berpengaruh di tempat-tempat tertentu.

References

Asshiddiqie, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Azis, M. Noor, 2011, Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
Aribowo, dkk, 1996, Mendemokratiskan Pemilu, ELSAM, Jakarta.
MD, Mahfud, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta.
Sarundajang, S.H., 2005, Pilkada Langsung, Problema dan Prospek, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
Prihatmoko, Joko J., 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, system dan problematika Penerapan di Indonesia, Pustaka bersama LP3M Universitas Wahid Hasyim.
Simamora, Janpatar, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur khusus mengenai pemilihan kepala daerah.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkutan dan Pemberhentian Kepala Daerah da Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
Katabali, Kasus Pilkada Buleleng Bisa Dipakai Evaluasi, Bagi Pembuat UU untuk Persiapan Pilkada 2018, 1 Desember 2016, URL: http://katabali.com/2016/12/kasus-pilkada-buleleng-bisa-dipakai-evaluasi-bagi-pembuat-uu-untuk-persiapan-pilkada-2018/, diakses pada tanggal 29 November 2017.
Ketut Sujana, Tiga Saksi Kasus TPS 3 Kalibukbuk Buleleng Diperiksa, 18 Februari 2017, URL: http://rri.co.id/singaraja/post/berita/362528/pilkada_buleleng_2017/tiga_saksi_kasus_tps_3_kalibukbuk_buleleng_diperiksa.html, diakses pada tanggal 29 November 2017.
Ketut Sujana, Panwaslih Buleleng Putuskan Kasus TPS 3 Kalibukbuk Tidak Memenuhi Unsur Pidana, 20 February, URL: http://www.rri.co.id/singaraja/post/berita/363165/pilkada_buleleng_2017/panwaslih_buleleng_putuskan_kasus_tps_3_kalibukbuk_tidak_memenuhi_unsur_pidana.html, diakses pada tanggal 29 November 2017.
UntukBali.com, Menggali Kecurangan Di Pilkada Buleleng, 21 Februari 2017, URL: http://untukbali.com/berita/politik/86-menggali-kecurangan-di-pilkada-buleleng, diakses pada tanggal 29 November 2017.
Published
2019-02-01
How to Cite
SUDIATMAKA, Ketut; MANGKU, Dewa Gede Sudika. Faktor-Faktor Penanganan Pelanggaran Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Buleleng. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial, [S.l.], v. 2, p. 160-169, feb. 2019. Available at: <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/view/1622>. Date accessed: 21 aug. 2019.