PENGUATAN KELEMBAGAAN BUMDES DALAM PENATAKELOLAAN HUTAN DESA BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SAMBANGAN
Kata Kunci:
BUMDes, Sambangan Village, village forest, . institutional strengtheningAbstrak
BUMDes Sambangan dilihat dari potensi hutan desa belum sepenuhnya mampu digalakkan program-program yang dapat menunjang produktifitas dan pendapatan baik kelompok petani maupun Pokdawis sebagai mitra pemberdayaan Desa Binaan di Sambangan. Hal ini disebabkan dari keterbatasan sumberdaya manusia khususnya staf BUMDes dalam melakukan pengelolaan potensi hutan desa, serta minimnya referensi dalam kaitannya dengan program-pprogram potensial yang perlu dirancang untuk memproduktifkan potensi hutan desa tersebut. Pihak mitra sangat membutuhkan peatihan dan pendampingan yang sifatnya bertahap dan berkesinambungan dari staf dosen perguruan tinggi seperti Undiksha melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaan program yaitu pelatihan dan pendampingan serta evaluasi tindak lanjut. Hasil program pemberdayaan kemitraan dapat membantu mitra sasaran untuk peningkatan dari aspek produksi, manajemen dan kerjasama yang berimplikasi terhadap penguatan kelembagaan BUMDes Sambangan. Evaluasi tindak lanjut untuk kontinyuitas program di Tingkat mitra.
Referensi
Jurnal
Adnyani, N. K. S., Agustini, D. A. E., & Landrawan, I. W. (2023). Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Toya Bungkah dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. Proceeding Senadimas Undiksha, 127.
Hasanuddin, D. A. L., Suprataman, S., & Mahbub, A. S. (2019, October). Outlining the dynamics of forest landscape and farmer lifescape in a village forest profile in Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 343, No. 1, p. 012043). IOP Publishing.
Fitriana, Z. M., Prihatiningtyas, W., & Maeyangsari, D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. Media Iuris, 6(2), 323-342.
Kurniawan, A., Hidayat, J. W., & Amirudin, A. (2020, November). Partisipasi Masyarakat: Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Hutan Rakyat. In Seminar Nasional Lahan Suboptimal (No. 1, pp. 93-102).
Kurniawan, I., Asri, M. D., Fitriani, L., & Priatna, R. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Rancakalong. Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 73-83.
Martin, E. (2020). Hutan Desa: Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola LokaL. Dalam S. Suharti, S. Ekawati, & S. Anwar (Ed.), Bersama membangun perhutanan sosial.
Muttaqin, M. Z., Ardiyanto, A., & Wahyudi, E. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. POLITICO, 17(2).
Murtiyasa, I. P., Putra, I. N. B. A., & Palguna, I. K. E. (2024). Komunikasi Pengelolaan Hutan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. CommenT: Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, 3(2).
Supratman, dan Sahide. M.A.K. 2010. Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng: Konsep, Proses, dan Refleksi. Makassar. RECOFTC.
Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 459-478.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769 hlm.
Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 300).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK No.P16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.80).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.320).
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.33).
Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.22).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.238).
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
