Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

  • Bernadeta Resti Nurhayati Universitas Katolik Soegijapranata

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Apabila anak-anak sah mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtuanya, maka anak luar kawin tidak mendapatkan hak tersebut, karena dalam norma hukum yang saat ini berlaku, anak luar kawin hanya memiliki hak tersebut dari ibu biologis dan keluarga ibunya. Ayah biologisnya bebas dari kewajiban memenuhi tersebut. Hak tersebut hilang, karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan melarang anak-anak yang lahir di luar perkawinan secara agama untuk diakui atau disahkan, sedangkan lembaga untuk membentuk hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanyalah lembaga “pengakuan anak” dan lembaga “pengesahan anak”. Hilangnya hak untuk mengakui atau mengesahkan, dapat dikatakan bahwa Negara tidak hadir bagi anak luar kawin yang hendak menggugat hak keperdataan dari ayah biologisnya. Terlepas dari berbagai argumentasi secara keagamaan ataupun pertimbangan lainnya, sekurang-kurangnya anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari ayah biologisnya. Seharusnya Negara membuka peluang atas pengakuan dan pengesahan bagi anak luar kawin.

References

Dardji Darmodiharjo (ed.), 1981, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya.
J. Satrio, 2000, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
J.W. Sulandra, 1981, “Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945” dalam Dardji Darmodiharjo (ed.), 1981, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya.
Kolkman, W.D., Agustina, R., Verstappen, L.C.A., Bosko, R.E., 2012, Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia, Edisi pertama, Pustaka Larasan, Denpasar.
Maruarar Siahaan, dalam buku Tundjung Herning Sitabuana, 2014, Penyelesaian Masalah Diskriminasi terhadap Etnis Cina, Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Cetakan pertama, penerbit Konpress, Jakarta.
Mohamad Sinal, 2017, Pancasila Konsensus Negara-negara Indonesia, Penerbit Madani, Malang.
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cetakan kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Yopi Gunawan, dan Kristian, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, Cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung.
UNICEF, Bagian Satu: Mengenal hak Anak, https://www.unicef.org/ indonesia/id/ 01_mengenal_hak_hak_anak.pdf, diunduh tanggal 15 April 2018.
Published
2019-02-01
How to Cite
NURHAYATI, Bernadeta Resti. Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial, [S.l.], v. 2, p. 105-112, feb. 2019. Available at: <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/view/1616>. Date accessed: 16 oct. 2019.