Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

  • Ardellya Mustika Rahiem Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, formulasi sanksi tindakan yang tepat bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam rancangan hukum positif Indonesia; Kedua, bentuk-bentuk sanksi tindakan yang dapat ditawarkan sebagai bentuk rekonstruksi pemidanaan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana terkait pemidanaan bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama: alasan pembenar dalam penerapan sanksi tindakan bagi pelaku kejahatan terosisme didasarkan oleh: secara filosofis penerapan sanksi tindakan didukung oleh aliran positif yang beralaskan paham determinisme dan secara filosofis sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nilai-nilai keadilan sebagaimana maksud dari ajaran monodualistik dalam hukum pidana. Secara teoritik, penerapan sanksi tindakan sejalan dengan beberapa teori hukum antara lain Teori pemidanaan gabungan/modern (Vereningings Theorien), Teori Restoratif Justice dan Teori double Track System. Kedua, berkaitan revisi Undang-Undang Terorisme mendatang, perlu adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam revisi Undang-Undang tersebut dalam hal jenis kejahatan dan pelaku kejahatan. Ketiga, bentuk-bentuk pemberian sanksi tindakan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: bentuk normatif dengan cara program Brainwashing dan program deradikalisasi sedangkan Bentuk Sosial dilakukan dengan cara: Pemisahan pemasyarakatan, dan pembentukan lembaga khusus pelaksanaan sanksi tindakan yaitu sebuah lembaga di berada dibawah Kejaksaan Agung selaku Eksekutor putusan pengadilan.


 

Published
2019-10-12
How to Cite
RAHIEM, Ardellya Mustika. Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 10-21, oct. 2019. ISSN 2745-7990. Available at: <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1656>. Date accessed: 31 oct. 2020.