Kesadaran Hukum Para Politisi di Kabupaten Buleleng Dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

  • I Wayan Budiarta Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada unsur-unsur penopang demokrasi itu sendiri. Partai politik sebagai salah satu penopang demokrasi memiliki peranan penting dalam struktur politik dalam mencerdaskan dan memberikan pendidikan politik kepada warganegara. Hasil penelitian ini menunjukan, kesadaran hukum para poltisi di kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek kognitif, apektif, dan keterampilan sosial politiknya (political skill) dalam melaksanakan fungsi pendidikan politiknya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, masih diwarnai oleh paraktek-paraktek politik konvensional dengan prinsif-prinsif primordial, status qou, patron-client, paternalisme, kedekatan dan kekeluargaan yang berisifat top-down atau rule-modell dengan tujuan pemenangan pemilu dan perebutan kekeuasaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para poltisi yakni: faktor pribadi, sosial ekonomi, budaya dan sosial politik, globalisasi dan demokrasi moderen, penegak hukum, media, dan sistem politik.

Published
2019-10-14
How to Cite
BUDIARTA, I Wayan. Kesadaran Hukum Para Politisi di Kabupaten Buleleng Dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-55, oct. 2019. ISSN 2745-7990. Available at: <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1661>. Date accessed: 31 oct. 2020.