Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif di Tingkat Desa

  • I Made Yudana Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA

Abstract

Reformasi merupakan titik tolak dari slogan kembali ke desa yang menekankan pada pembaruan otonomi desa, yang ditandai oleh desentralisasi kekuasaan dengan terbitnya Undang- Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam konteks ini, pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dipandang mencerminkan berjalannya prinsip demokrasi desa. Namun, tak lama muncul kecenderungan resentralisasi melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilatarbelakangi dengan perubahan fungsi BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa sehingga tidak ada lagi fungsi kontrol terhadap kepala desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa desa belum sepenuhnya otonom sebagai suatu entitas yang berdaya secara politik dan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik analisis penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Kajian penelitian ini bertujuan untuk merancang desain demokrasi dengan peran BPD terhadap keberlangsungan kehidupan demokrasi di desa.

Published
2020-10-20
How to Cite
YUDANA, I Made. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif di Tingkat Desa. Seminar Nasional Riset Inovatif, [S.l.], v. 7, p. 71-78, oct. 2020. Available at: <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/view/2104>. Date accessed: 22 apr. 2021.
Section
Articles